Membangun Kompetensi Kepemimpinan Perubahan Melalui Kurikulum Baru Diklatpim

Repost from 21 May 2014 by Badan Diklat Provinsi NTT

Sektor publik di Indonesia pada umumnya tertinggal dengan korporasi dan organisasi nirlaba dalam banyak hal: wawasan global, kemampuan mengadopsi teknologi, orientasi pada kebaruan dan inovasi, kapabilitas personil, dsb. Data  World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Index menunjukan bahwa daya saing Indonesia berada di urutan ke-38 jauh di bawah  negara tetangga Malaysia dan Singapura. Hal ini juga disebabkan kualitas sektor publik dinegara kita yang masih dinilai buruk. Dibandingkan dengan  sektor publik di negara-negara ASEAN, Sektor publik di Indonesia dalam banyak hal memiliki kualitas yang lebih rendah. Dalam indeks daya saing global tersebut titik lemah Indonesia ada pada sektor publik. Sektor publik menjadi salah satu faktor strategis bagi daya saing dan kualitas sektor swasta, hal tersebut sangat menentukan juga kualitas dari lingkungan bisnis.

Untuk memperbaiki kualitas sektor publik tersebut, tentunya diperlukan adanya kepemimpinan birokrasi yang visioner, berkarakter, dan mampu memimpin trasnformasi sektor publik. Dalam budaya paternalistik posisi pemimpin memiliki peran yang sangat strategis.  Penguatan kapasitas kepemimpinan akan memiliki efek yang sangat besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.Upaya untuk membentuk kepimpinan di birokrasi pemerintahan sampai saat ini memang masih belum optimal.  Salah satu upaya yang dinilai dapat membentuk kepemimpinan birokrasi adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pada prinsipnya Kepemimpinan dapat dibentuk dan disiapkan, keberanian mengambil risiko, kemampuan berkomunikasi, dan memobilisasi sumberdaya dapat dilatih melalui pembelajaran yang berbasis pengalaman.  Untuk itu, melalui Diklat Kepemimpinan dengan Pola Baru  harapannya dapat membentuk  pemimpin – pemimpin perubahan yang mampu memperbaiki kualitas sektor publik di negara kita. Proses Diklat Kepemimpinan saat ini melatih dan membangun skill aparatur dalam:

  • Meningkatkan kapasitas merencanakan, melaksanakan, mengelola konflik yang terjadi sebagai akibat perubahan, dan memastikan perubahan berjalan sesuai dengan ekspektasinya.
  • Menjual gagasan perubahan kepada pimpinan dan stakeholder yang ada di instansinya.
  • Mengimplementasikan proyek perubahan dalam leadership laboratory, mengelola proses perubahan yang sesungguhnya dibawah bimbingan mentor, coach, dan counselor.
  • Melibatkan pimpinan masing-masing instansi dalam proses pembelajaran; Apreasiasi dan kepemilikan; Peran pemimpin instansi untuk menyiapkan calon pemimpin sebagai proses kaderisasi.

Kita berharap melalui kurikulum Diklatpim yang baru akan melahirkan para pemimpin perubahan yang dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di negara kita.  Selain standar kompetensi tersebut, yang paling penting adalah kapasitas kepemimpinan perubahan yang harus dimiliki. Hal ini karena tantangan dalam membenahi birokrasi atau sektor publik sangat besar dan menjadi PR kita bersama di birokrasi, untuk itu diperlukan pemimpin perubahan yang mempunyai kemampuan kepemimpinan adaftif dan daya inovatif yang tinggi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s